Anies Baswedan menyampaikan pandangan tegas mengenai kondisi kebencanaan yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah lain di Sumatera. Setelah melakukan peninjauan langsung ke daerah terdampak, ia menilai skala banjir dan longsor yang terjadi sudah berada pada tingkat serius dan layak ditetapkan sebagai Bencana Nasional Aceh. Menurutnya, keputusan tersebut sangat penting agar penanganan tidak berjalan parsial dan negara dapat hadir secara utuh dalam melindungi masyarakat.
Dalam kunjungannya, Anies mendatangi beberapa wilayah yang mengalami dampak paling berat, termasuk Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Ia melihat langsung rumah-rumah warga yang rusak berat, jalan penghubung antarwilayah yang terputus, serta fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat terhenti dan memperlambat distribusi bantuan ke wilayah yang membutuhkan.
Anies juga meluangkan waktu untuk berada di lokasi pengungsian. Di sana, ia berdialog dengan para korban bencana dan mendengarkan cerita tentang kehilangan yang mereka alami. Banyak ibu rumah tangga kehilangan tempat tinggal dan harta benda, anak-anak belum bisa kembali ke sekolah, serta para kepala keluarga kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian, kebun, dan usaha kecil tertimbun lumpur dan material longsor.
Menurut Anies, dampak bencana ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal, namun keterbatasan sumber daya membuat penanganan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kuat dari pemerintah pusat.
“Ketika melihat langsung kondisi di lapangan, jelas bahwa ini bukan bencana biasa. Bebannya terlalu besar jika hanya ditangani oleh daerah. Negara perlu hadir lebih kuat,” ujar Anies. Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh menjadi langkah strategis untuk memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat.
Anies menjelaskan bahwa status bencana nasional bukan sekadar formalitas administratif. Status tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengoordinasikan penanganan lintas kementerian dan lembaga, serta mengerahkan sumber daya nasional secara lebih luas. Dengan penetapan bencana nasional, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
Salah satu dampak langsung dari penetapan Bencana Nasional Aceh, menurut Anies, adalah percepatan pada fase tanggap darurat. Pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran, mengerahkan personel tambahan, serta memobilisasi alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus akibat longsor. Langkah ini dinilai sangat krusial agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak tanpa hambatan berarti.
Selain itu, distribusi bantuan logistik seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar lainnya dapat dilakukan dalam skala besar dan lebih terkoordinasi. Anies menilai kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan akan sangat menentukan keselamatan dan kesehatan warga selama masa darurat.
Anies juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial. Ia mengingatkan bahwa bencana alam sering meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan lansia. Oleh karena itu, penanganan Bencana Nasional Aceh harus mencakup layanan medis yang memadai, pendampingan psikologis, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Dalam jangka menengah dan panjang, Anies menilai penetapan status nasional akan sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan matang, anggaran besar, serta koordinasi lintas sektor. Dengan status bencana nasional, pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Pemulihan ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian utama. Banyak warga kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian dan usaha mikro. Anies mendorong pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, serta program padat karya. Menurutnya, pemulihan ekonomi yang cepat akan membantu masyarakat bangkit dan kembali mandiri.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menekankan pentingnya pengawasan yang kuat sejak awal. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil perlu menjadi bagian dari tata kelola penanganan Bencana Nasional Aceh. Ia menilai pengawasan yang baik justru akan memperkuat kepercayaan publik.
“Kekhawatiran itu wajar, tetapi tidak boleh menghambat keputusan penting. Yang harus diperkuat adalah tata kelola dan pengawasan,” tegasnya.
Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna moral yang besar. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian negara untuk mengakui besarnya penderitaan masyarakat dan keseriusan dalam memberikan perlindungan. Dalam situasi krisis, menurutnya, negara tidak boleh hadir setengah-setengah.
Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah terjadi beberapa waktu lalu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam jangka panjang.
Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh secara transparan dan bertanggung jawab. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang adil, nyata, dan berkelanjutan.