Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkap tiga faktor utama penyebab tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia. Dalam acara peluncuran Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah (APS) SMK Berdaya lewat Program PKK dan PKW di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Juni 2025, Mu’ti menyampaikan bahwa tantangan tersebut harus ditangani dengan pendekatan lintas sektor.
“Faktor pertama yang paling dominan adalah ekonomi,” ungkap Mu’ti. Banyak anak berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan hingga tingkat atas. “Anak-anak ini memilih bekerja membantu keluarga dibanding melanjutkan sekolah. Ini masih jadi masalah yang nyata,” lanjutnya.
Faktor kedua adalah infrastruktur pendidikan. Mu’ti menyoroti bahwa di banyak wilayah, sekolah tidak tersedia dengan jarak dan fasilitas yang memadai. “Semangatnya ada, kemampuan ekonomi ada, tapi lembaganya tidak ada. Ini juga tantangan besar,” tegasnya.
Faktor ketiga, yang tak kalah serius, adalah kultural. Mu’ti menyoroti praktik pernikahan dini yang masih tinggi di sejumlah wilayah. Selain dipicu oleh adat dan tradisi, pernikahan dini juga kerap terjadi karena pemahaman yang keliru tentang pendidikan.
“Pernikahan dini masih menjadi tantangan besar, sebagian karena budaya, sebagian lagi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti di Sumbawa, di mana anak-anak lebih memilih bekerja di sektor pertambangan ketimbang melanjutkan pendidikan. “Bagi masyarakat di daerah 3T, pendidikan kadang dianggap tidak relevan karena mereka bisa mendapat penghasilan tanpa ijazah formal,” ujar Mu’ti.
Menurutnya, strategi pemulihan harus dimulai dari upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan jangka panjang, memperluas akses dan fasilitas pendidikan di wilayah 3T, serta mendampingi keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap bisa sekolah.